Thursday, December 3, 2015

Start Up dan Tenaga Kerja

Terbit di harian Seputar Indonesia, Rabu 2 Desember 2015
Bisa dilihat di sini

Statistik terkait kondisi ketenagakerjaan Indonesia yang baru dilansir oleh Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan kondisi yang sedikit mengkhawatirkan. 

Data terakhir yang dipublikasikan oleh BPS menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) atau open unemployment pada Agustus 2015 mencapai 6,18%. Nilai ini meningkat dibandingkan dengan TPT Februari 2015(5,81%) danjugalebihtinggi jika dibandingkan dengan TPT pada Agustus 2014 yang mencapai 5,94%. 

Angka ini menunjukkan bahwa dari 122,4 juta angkatan kerja Indonesia, ada sekitar 7,56 juta orang yang sama sekali tidak bekerja. Berdasarkan tingkat pendidikan, lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) dan sekolah menengah atas (SMA) menjadi penyumbang terbesar terhadap kondisi ini, masingmasing berkontribusi 12,65% dan 10,32%. 

Sebaliknya, TPT bagi mereka yang lulus dengan ijazah sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) justru mengalami penurunan dibandingkan dengan kondisi pada Februari 2015. Kondisi ini mencerminkan bahwa ternyata tidak banyak tersedia lapangan kerja yang bisa menampung angkatan kerja yang memiliki ijazah SMK dan SMA. 

Realita ini agak sedikit mengkhawatirkan, karena seharusnya lulusan SMK yang telah diberikan keterampilan yang cukup dapat mudah untuk memperoleh pekerjaan. Jika tren pengangguran terus meningkat, tentunya akan menjadi beban baru bagi perekonomian Indonesia dan bagi pemerintah. Pada saat tren pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih lesu, perekonomian global yang tidak menentu serta harga komoditas yang terus menurun konsumsi masyarakat menjadi salah satu penopang perekonomian. 

Namun jika ternyata jumlah pengangguran bertambah, berarti jumlah orang yang tidak bisa melakukan konsumsi juga ikut bertambah. Hal ini yang terjadi pada waktu Great Depression terjadi tahun1930-an diAmerika Serikat, di mana jumlah pengangguran begitu besar dan perekonomian sedang lesu. 

Karena perekonomian sedang tidak berjalan dengan baik, tidak banyak orang yang bisa membeli barang yang diproduksi oleh produsen. Implikasinya adalah produsen tidak memperoleh pemasukan dari proses penjualan barang dan jasa, sehingga perusahaan harus mengurangi produksi dan juga pada akhirnya harus mengurangi jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan. 

Imbasnya adalah semakin banyak masyarakat yang menganggur dan semakin banyak usaha yang gulung tikar. Kondisi di Indonesia memang belum terlalu parah dan belum menunjukkan tren mengarah ke sana. Akan tetapi dibutuhkan sebuah gebrakan untuk mengatasi permasalahan ini. Lantas, apa salah satu opsi kebijakan yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah pengangguran di Indonesia? 

Salah satu yang bisa menjadi jawabannya adalah menstimulasi tumbuhnya usaha-usaha baru atau start-up. Bisnis start-up menurut Amy Fontinelle adalah sebuah perusahaan yang baru saja berdiri. Bisnis ini biasanya berjalan dari skala sangat kecil dan dijalankan oleh satu orang atau beberapa pendiri. Perusahaan ini biasanya menawarkan barang dan jasa yang saat ini belum ditawarkan perusahaan lainnya dan sangat mengedepankan pentingnya inovasi dan pemanfaatan teknologi. 

Sebuah konsensus di kalangan masyarakat adalah semakin besar sebuah usaha, maka semakin besar kebutuhan akan tenaga kerja. Hal ini jamak ditemukan di mata para pemangku kebijakan dan politisi di kebanyakan negara, khususnya negara-negara berkembang. Namun ternyata yang terjadi justru sebaliknya. 

Usaha-usaha yang tergolong muda atau startup justru mampu membuka lapangan pekerjaan dalam jumlah yang sangat banyak. Studi yang dilakukan oleh John Haltiwanger, Ron Jarmin, dan Javier Miranda pada 2010 menunjukkan bahwa di Amerika Serikat ada hubungan terbalik antara ukuran sebuah perusahaan (firm size) dengan tingkat pertumbuhan lapangan kerja (net growth rates). 

Selain itu studi ini juga menunjukkan bahwa semakin muda usia sebuahperusahaan, makasemakin besar kebutuhan akan tenaga kerja dan penciptaan tenaga kerja. Perusahaan-perusahaan ini mempunyai tendensi untuk tumbuh semakin cepat dan di sisi yang lain permintaan terhadap tenaga kerja akan mengalami akselerasi. 

Studi ini juga menunjukkan bahwa meskipun jumlah startup di Amerika Serikat hanya berjumlah 3% dari total perusahaan di AS, namun mampu menghasilkan total 20% lapangan pekerjaan baru. Kontribusi yang besar inilah yang menyebabkan bisnis ini bisa menjadi salah satu proxy untuk mengatasi masalah pengangguran di Amerika Serikat. 

Meskipun terdengar menjanjikan, ada yang harus diperhatikandari start-up, yaitutingkat gulung tikar start-up termasuk besar. Meskipun pertumbuhan usaha start-up lebih tinggi dibandingkan perusahaanperusahaan yang lain, usaha mereka rentan terhadap faktor eksternal dan internal. Banyak start-up yang harus menutup bisnis mereka setelah lima tahun dan justru menghilangkan lapangan kerja (job destruction). Dibutuhkan iklim usaha yang baik agar usaha-usaha ini bisa berkembang secara maksimal. 

Start-Up di Indonesia 

Data dari startupranking.com menunjukkan bahwa jumlah bisnis di Indonesia mencapai 856. Nomor empat di dunia, di bawah Amerika Serikat (4.964), India (2.143), dan Inggris (899). Dari sisi investasi, ada sekitar 36 start-updi Indonesia yang memperoleh suntikan dana dari investor pada tahun 2014. Jika tren ini terus berkembang, dalam beberapa tahun yang akan datang Indonesia akan menjadi salah satu tempat yang paling menarik untuk mendirikan start-up. 

Hal ini juga ditandai dengan membaiknya Indeks Doing Business di Indonesia pada tahun 2016 yang dilansir oleh World Bank. Meskipun masih tergolong ke dalam kelompok bawah (peringkat 109 dari 189 negara), Indeks DB di Indonesia tahun 2016 meningkat 11 tingkat dari peringkat 120 pada 2015 menjadi 109 tahun ini. 

Memang, Indonesia masih jauh dibandingkan negara tetangga seperti Singapura (1), Malaysia (18), Thailand (49), Vietnam (90), dan Filipina (103). Akan tetapi, perubahan ini memberikan sinyal bahwa sedang terjadi upaya untuk memperbaiki dan mempermudah banyak orang untuk menjalankan usaha di Indonesia. 

Pemerintah Indonesia melalui Menteri Perdagangan Thomas Lembong juga memberikan sinyal yang positif terkait dukungan pemerintah terhadap perkembangan start-up di Indonesia. Mendag mengatakan bahwa pemerintah dan Presiden Jokowi akan menjadi sahabat pelaku start-up. Selain itu, pemerintah berjanji untuk tidak membuat regulasi yang akan menghambat perkembangan usaha ini Indonesia. 

Dengan kondisi seperti ini diharapkan ada upaya konkret dari pemerintah untuk bisa menjamin perkembangan start-up di Indonesia. Kita bisa melihat dampak yang dihasilkan oleh start-up seperti Go-Jek yang tidak hanya membuka lapangan kerja bagi para tukang ojek, namun juga mampu meningkatkan pendapatan dari pengendara ojek itu sendiri. 

Contoh lain seperti Traveloka yang mempermudah masyarakat untuk mengatur perjalanan atau start-up seperti Tokopedia dan Bukalapak yang membuat masyarakat tidak harus ke toko untuk membeli barang yang mereka butuhkan. Membantu perkembangan start-up berarti pemerintah menyelesaikan dua masalah besar. Pertama adalah mampu membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat Indonesia sehingga bisa mengurangi tingkat pengangguran. 

Kedua adalah mempermudah masyarakat untuk melakukan konsumsi dan tentunya meningkatkan perekonomian negara. Semoga dengan semakin berkembangnya bisnis start-up di Indonesia, perekonomian Indonesia bisa tumbuh lebih baik dibandingkan beberapa periode terakhir.

JAHEN F REZKI 
Mahasiswa PhD bidang Ekonomi di University of York, 
UK, peraih beasiswa LPDP RI dan peneliti di LPEM FEB UI

Friday, October 30, 2015

Jokowi-JK dan Ekonomi Indonesia

Terbit di harian Seputar Indonesia, Kamis 29 Oktober 2015
Bisa dilihat di sini

Satu tahun telah usai sejak Jokowi dilantik sebagai presiden ketujuh Republik Indonesia dan Jusuf Kalla diangkat selaku wakil presiden ke- 12 Republik Indonesia. 

Ingarbingar pesta pemilu Indonesia yang berlangsung secara semarak setahun yang lalu membuat roda politik dan kehidupan bermasyarakat menjadi sangat dinamis. Hal ini tentu sangat positif karena diharapkan bisa membuat pemerintahan ini bisa berjalan dan bekerja dengan maksimal. 

Besarnya ekspektasi masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi-JK menyebabkan pemerintah juga dituntut untuk melakukan percepatan pelaksanaan program pemerintah yang sejatinya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. 

Dalam periode pertama dari lima tahun pemerintahan Jokowi- JK, kita bisa melihat bahwa fokus utama dari pemerintahan ini di sisi ekonomi adalah upaya untuk menggenjot perekonomian melalui percepatan pembangunan infrastruktur serta mendukung iklim perekonomian domestik. Hal ini tertuang dalam agenda prioritas Jokowi-JK, Nawacita. 

Dua poin penting yang menyangkut sisi ekonomi dari agenda tersebut, pertama, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Turunan dari agenda ini adalah keinginan Jokowi-JK untuk membangun infrastruktur sepanjang 2000 km, memperbaiki jalan, membangun 10 pelabuhan baru, 10 bandara baru, dan 10 kawasan industri baru, serta beberapa kebijakan lainnya. 

Poin kedua yang berkaitan dengan ekonomi adalah mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Dalam agenda ini pemerintah berusaha untuk mewujudkan kedaulatan pangan melalui kebijakan perbaikan irigasi yang rusak dan jaringan irigasi di 3 juta hektare sawah, 1 juta hektare lahan baru di luar Pulau Jawa, peningkatan efisiensi BUMN, dan berbagai kebijakan lainnya. 

Di atas kertas, harapan yang ditulis dalam Nawacita terdengar sangat hebat dan jika bisa berjalan dengan baik, tentunya manfaat yang diperoleh bagi masyarakat Indonesia akan sangat besar. Tetapi, programprogram ini baru bisa dilihat dampaknya pada jangka panjang. Itu pun jika semua janji tersebut benar-benar diimplementasikan oleh pemerintah. 

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah seperti peningkatan belanja infrastruktur, penerapan Dana Desa, dan kebijakan pemerintah lainnya sulit memberikan manfaat instan pada perekonomian. Manfaatnya baru akan terasa mungkin pada akhir pemerintahan Jokowi-JK. 

Studi tentang kebijakan fiskal dan pertumbuhan ekonomi di negara berkembang menunjukkan bahwa kebijakan fiskal akan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya kebijakan ekspansif yang produktif (Kneller et al., 1999). 

Kebijakan produktif yang dimaksud antara lain berupa pengeluaran pemerintah untuk pelayanan publik, pengeluaran pemerintah untuk pertahanan, pendidikan, kesehatan, perumahan, transportasi, dan komunikasi. Sedikit-banyak kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintahan Jokowi- JK bisa dimasukkan ke dalam kelompok ini dan semoga benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas. 

Satu Tahun Jokowi-JK 

Jika melihat indikator makroekonomi Indonesia sepanjang satu pemerintahan Jokowi- JK, yang akan mudah diingat adalah melemahnya (depresiasi) rupiah terhadap dolar AS secara signifikan sepanjang setahun terakhir. Pelemahan rupiah menyebabkan banyak industri yang menggunakan bahan baku impor mengalami kesulitan karena meningkatnya harga produksi. 

Selain itu, perusahaanperusahaan yang memiliki utang dalam bentuk dolar juga kelimpungan untuk membayar nilai utang yang semakin meningkat. Namun, di sisi yang lain, industri pariwisata juga memperoleh dampak dari fenomena ini. Data terakhir BPS menunjukkan bahwa jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia pada Juli 2015 mencapai 814,2 ribu atau naik 4,76% dibandingkan pada Juli 2014. 

Tapi, ternyata melemahnya rupiah tidak mampu dinikmati oleh industri lain yang juga berorientasi ekspor karena banyak industri utama kita adalah industri yang memproduksi bahan baku. Melemahnya perekonomian dunia dan China menyebabkan industri kita tidak memperoleh manfaat dari fenomena ini. 

Fenomena rupiah ini memang tidak bisa disalahkan kepada Jokowi-JK semata walau memang ada beberapa kebijakan Jokowi yang membuat respons pasar menjadi negatif. Selain mengenai pelemahan rupiah, soal pertumbuhan ekonomi juga menjadi isu vital yang sering diperdengungkan dalam satu tahun terakhir. Pada akhir periode SBY memerintah (2014:Q3) pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,92%. 

Data terakhir yang tersedia (2015:Q2) menunjukkan nilainya turun menjadi 4,67%. Sepanjang Jokowi menjadi presiden, pertumbuhan ekonomi kita sempat tumbuh sebesar 5.01% (2014:Q4), namun turun menjadi 4,72 (2015:Q1) (CEICdata, 2015). Pertumbuhan ekonomi yang tidak sesuai dengan target pemerintah sedikit-banyak disebabkan oleh kebijakan domestik dan internasional. 

Fenomena pelemahan ekonomi China serta jatuhnya harga komoditas dunia mempunyai dampak terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Dari sisi dalam negeri juga sepertinya pemerintah terkesan sangat protektif dan terkesan lamban dalam melakukan reformasi kebijakan. Hal ini terlihat dari banyaknya program pemerintah yang baru berjalan menjelang akhir 2015. 

Indikator terakhir yang sering dibahas adalah mengenai inflasi. Data terakhir BPS menunjukkan bahwa inflasi tahun ke tahun (September 2015 terhadap September 2014) sebesar 6,83%. Kenaikan inflasi ini lebih besar dibandingkan inflasi tahun ke tahun (September 2014 terhadap September 2013) yang mencapai 4,53%. 

Hal ini sedikit mengkhawatirkan karena turunnya harga komoditas dunia akhir-akhir ini seharusnya menyebabkan inflasi juga ikut turun. Inflasi di negara tetangga menunjukkan penurunan seperti Vietnam 0,9% jauh di bawah nilai sebelumnya yang mencapai dua digit. Thailand yang turun sebesar 1,5%, dan Filipina yang nilainya kurang dari 1%. Tingginya inflasi di Indonesia disebabkan oleh kenaikan bahan makanan. 

Di tengah menurunnya harga di pasar internasional, harga di dalam negeri justru meningkat. Salah satu alasannya adalah pasokan beras yang terbatas. Kebijakan proteksi rezim Jokowi-JK seringkali justru memberikan dampak buruk bagi perekonomian. Sayangnya, pemerintah juga tetap keukeuh dengan prinsip anti-impor yang pada hasilnya malah memberikan dampak buruk bagi perekonomian. 

Data-data di atas tentunya memberikan kesan muramnya perekonomian kita, namun berita baik untuk Jokowi-JK adalah kondisi ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Kondisi global turut memperparah perekonomian Indonesia. Namun, jangan sampai pemerintah justru menjadikan ini sebagai alasan untuk abai terhadap upaya perbaikan perekonomian. 

Kebijakan ekonomi yang diluncurkan pemerintah akhir-akhir ini memberikan sinyal bahwa pemerintah berusaha untuk bekerja keras dalam menghadapi suramnya perekonomian dunia dan perekonomian dalam negeri. Seperti menilai pelatih sepak bola yang menangani sebuah klub, sulit untuk menilainya di awal-awal musim atau pada tahun pertama. Evaluasi harus diberikan ketika sang pelatih telah melatih pada tahun kedua atau berikutnya. 

Kita juga harus memberikan waktu kepada pemerintahan Jokowi-JK untuk menunjukkan performanya dan dinilai pada akhir 2019. Kecuali jika masyarakat Indonesia ingin menjadi Roman Abrahamovich atau Florentino Perez yang senang untuk memecat pelatih klub milik mereka. Saya rasa kita, masyarakat Indonesia, jauh lebih sabar dibandingkan mereka berdua. 

JAHEN F REZKI 
Mahasiswa Doktor Bidang Ekonomi di University of York, UK, Peraih Beasiswa LPDP RI, dan Peneliti di LPEM FEB UI

Monday, January 19, 2015

Tantangan Industri Indonesia

Terbit di harian Sinar Harapan, Senin, 19 Januari 2015
Bisa dilihat di sini

Tahun 1997, Lant Pritchett–ekonom dari Universitas Harvard—menulis sebuah artikel berjudul “Divergence, Big Time” di Journal Of Economic Perspective. Dalam artikel tersebut, Pritchett berpendapat, standar hidup dan tingkat produktivitas di beberapa negara (negara maju) berkembang dan tumbuh jauh lebih baik dibandingkan negara lain (negara berkembang). 

Salah satu faktor yang menyebabkan perbedaan ini adalah revolusi industri yang dialami oleh beberapa negara Eropa. Perkembangan industri yang semakin baik di negara-negara Eropa menyebabkan peningkatan produktivitas. Ini mampu menggerakkan perekonomian secara lebih cepat.

Keberhasilan negara-negara maju di bidang industri membuat banyak negara berkembang berusaha mereplikasi kebijakan ini, termasuk Indonesia. Kondisi perindustrian Indonesia saat ini bisa dibilang belum memuaskan. Berdasarkan Competitiveness Industrial Performance Index  (CIP-Index) yang diterbitkan UNIDO pada 2013, Indonesia berada di peringkat 38, masih kalah dibandingkan negara tetangga di Asia Tenggara, seperti Singapura (6), Malaysia (21), dan Thailand (23). Indeks ini melihat besarnya nilai tambah yang tercipta di sektor industri; nilai ekspor produk manufaktur; serta komposisi kandungan teknologi tinggi, sedang, dan rendah dari produk yang dihasilkan sektor manufaktur. 

Selain CIP Index, Deloitte pada 2013 juga membuat Global Manufacturing Competitiveness Index. Ini menjelaskan persepsi dari para eksekutif perusahaan multinasional tentang daya saing masing-masing negara. 

Indonesia mendapatkan skor 5,75 dan berada pada peringkat ke-17. Nilai itu tidak sebaik persepsi yang diperoleh Singapura (9), Thailand (11), dan Malaysia (13). Namun diperkirakan dalam lima tahun ke depan, posisi Indonesia bisa meningkat menjadi peringkat ke-11 jika energi yang ditawarkan memiliki harga kompetitif, ada perbaikan infrastruktur energi dan peningkatan investasi untuk pengembangan energi, serta pembangunan sarana dan prasarana fisik. 

Tantangan yang Dihadapi
Selain mendorong sektor industri di Indonesia, pemerintah dan pihak terkait harus siap menghadapi beberapa tantangan yang akan dihadapi. Pertama adalah gejala deindustrialisasi, yaitu penurunan peranan sektor industri manufaktur baik dalam kontribusi jumlah output maupun kontribusi jumlah pekerja dalam sebuah perekonomian. 

Tahun 2000, sektor industri menyumbangkan 27,75 persen dalam total produk domestik bruto (PDB). Sebanyak 23,84 persen di antaranya bersumber dari industri nonmigas. Namun semenjak 2002-2013, nilainya mencapai 24,70 persen dari total PDB dengan industri nonmigas menyumbang 20,76 persen. 

Jumlah industri berskala sedang dan menengah juga menurun. Pada 2006, ada 29.468 usaha. Namun pada akhir 2011, nilainya turun menjadi 23.370 usaha. Dibutuhkan akselerasi pertumbuhan industri untuk mencegah kemungkinan terjadinya gejala deindustrialisasi ini.

Kedua, populasi dan struktur industri yang sangat lemah. Tahun 2011, data dari statistik industri sedang dan besar (SI); serta statistik industri kecil, kerajinan, dan rumah tangga (IKKR) menunjukkan bahwa industri berskala kecil mencapai 2,5 juta unit atau 99 persen dari total populasi. Ini hanya menyumbang 8 persen dari nilai yang tercipta di seluruh industri. Selain ketimpangan dari segi jumlah, tidak banyak dari industri mikro, kecil, dan menengah yang berhubungan langsung dengan industri besar.

Ketiga, impor masih didominasi bahan setengah jadi dan ekspor didominasi bahan mentah. Kondisi ini telah terjadi semenjak tahun 1990-an dan belum terlihat ada upaya mengubah tradisi ini. Dibutuhkan peningkatan nilai investasi untuk industri agar bisa mengolah bahan mentah dari pertanian dan pertambangan (sektor primer) menjadi produk bernilai tambah tinggi (hilirisasi).

Keempat, rendahnya produktivitas industri. Produktivitas industri dinilai dari besarnya nilai tambah per tenaga kerja untuk kelompok-kelompok industri. Tahun 2011, 123.556 usaha atau 53,8 persen industri berskala menengah dan besar hanya mampu meningkatkan nilai tambah per tenaga kerja di bawah Rp 100 juta. Sementara itu, hanya 2,5 persen dari industri berskala menengah dan besar yang memiliki nilai tambah pekerja di atas Rp 1 miliar. 

Kelima, tantangan terakhir yang sangat penting untuk segera dicari jalan keluarnya adalah industri yang terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Sumatera. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2012 menunjukkan, rasio jumlah industri kecil, sedang, dan besar di Pulau Jawa dibandingkan di luar Jawa adalah 70 berbanding 30. Ada sekitar 2,27 juta unit usaha yang berada di Pulau Jawa, sedangkan luar Jawa hanya 967.000.

Peran Pemerintah
Ada beberapa kebijakan yang bisa dilakukan pemerintah. Pertama adalah menciptakan iklim investasi yang baik dan kondusif. Jadi, banyak investor mau menanamkan modalnya di Indonesia. Rendahnya nilai persepsi industri Indonesia di mata investor juga disebabkan sulitnya membuka usaha dan banyaknya aturan yang tidak jelas, serta pungutan liar.

Kedua, meningkatkan nilai investasi di sektor industri yang mampu menyerap tenaga kerja secara cepat. Jika penyerapan tenaga kerja bisa dilakukan secara baik, industri secara tidak langsung bisa tumbuh sangat baik. Investasi juga tidak hanya terpusat di Pulau Jawa. Investasi juga diharapkan mampu memperbaiki postur populasi industri di Indonesia.

Ketiga, peningkatan daya saing dan produktivitas. Dengan membaiknya kedua indikator ini, Indonesia bisa meningkatkan perekonomian lebih cepat. Indonesia bisa mencapai yang telah disampaikan Pritchett sewaktu 17 tahun lalu, mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju.

Friday, October 24, 2014

Pekerjaan Berat Jokowi-JK

Terbit di Koran Republika pada hari Jumat 24 Oktober 2014
Bisa dilihat di sini

Ada tugas berat yang akan dihadapi Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla yang telah dilantik pada 20 Oktober 2014 ini. Khususnya jika kita melihat dari potensi proses pembangunan ekonomi Indonesia.


Bank Dunia (2014) dalam laporannya yang berjudul "Indonesia: Avoiding the Trap" menjelaskan bahwa Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar untuk terus berkembang dan menjadi negara yang sejahtera. Namun, ada kemungkinan potensi ini tidak bisa dicapai dan Indonesia akan terus bertahan menjadi negara dengan tingkat berpendapatan menengah.

Bisa tidaknya Indonesia berkembang menjadi negara maju bergantung pada dua hal. Pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan tingkat produktivitas tenaga kerja. Kedua, melakukan reformasi struktural dari segi ekonomi dan birokrasi untuk mempercepat kegiatan ekonomi.

Jika dilihat dari kegiatan ekspor dan impor beberapa tahun terakhir, Indonesia masih menjadi net eksportir untuk komoditas yang tergolong mentah. Data 2013 menunjukkan, net ekspor utama Indonesia adalah komoditas primer (SITC 3) dengan nilai net ekspor mencapai 16,92 miliar dolar AS. Diikuti oleh bahan makanan (SITC 0, SITC 1, SITC 22 dan SITC 4) dengan nilai net ekspor mencapai 16,53 miliar dolar AS. Komoditas lainnya yang  mengalami surplus perdagangan adalah logam bukan besi dan baja (SITC 28 dan SITC 68) dengan nilai 6,71 miliar dolar AS.

Sebaliknya, untuk industri manufaktur, Indonesia konsisten menjadi net importir. Sejak 2008-2013 nilai impor Indonesia untuk barang-barang produk manufaktur selalu lebih besar dibandingkan nilai ekspornya. Impor terbesar Indonesia untuk barang manufaktur mencapai puncaknya pada 2012 dengan nilai net impor yang menyentuh 54,17 miliar dolar AS. Dua produk manufaktur utama yang diimpor Indonesia dalam skala besar adalah produk kimia (SITC 5) dan alat transportasi (SITC7). Jika dibandingkan dengan negara tetangga, seperti Thailand, kita masih sangat tertinggal dari segi industri manufaktur.

Meskipun nilai foreign direct investment (FDI) meningkat beberapa periode terakhir, tapi proporsinya masih lebih rendah dibandingkan investasi asing ke negara-negara ASEAN lainnya. Sebagai contoh, proporsi FDI yang masuk ke Indonesia setara 1,9 persen dari nilai produk domestik bruto (PDB). Negara seperti Vietnam mencapai lima persen dari nilai PDB. Untuk negara ASEAN yang berpendapatan menengah bahkan mencapai 3,3 persen dari PDB.

Produktivitas pekerja Indonesia juga masih tertinggal jauh dibandingkan negara lainnya. Nilai tambah per pekerja di Indonesia pada 2010 jauh di bawah nilai tambah per pekerja di Malaysia, Thailand, dan Filipina. Indonesia hanya sedikit lebih baik dari Kamboja. Kondisi ini yang mampu menjelaskan mengapa pendapatan per kapita kita masih rendah dibandingkan negara lainnya.

Masalah produktivitas disebabkan oleh masih adanya perbedaan antara keterampilan yang dibutuhkan pemberi kerja dengan yang dimiliki pekerja. Jumlah penduduk Indonesia yang mengenyam pendidikan tinggi semakin meningkat. Namun, kondisi ini tidak diikuti pemberian latihan keterampilan yang sesuai kebutuhan pasar.

Hanya sekitar lima persen dari angkatan kerja yang memperoleh pendidikan formal dalam on the job training. Dengan adanya ASEAN Economi Integration (AEC), kondisi ini akan sangat menyulitkan pekerja Indonesia untuk bisa bersaing dengan pekerja dari negara lain.

Dilihat dari segi pengeluaran pemerintah, masih banyak pos anggaran pemerintah yang tidak tepat sasaran. Khususnya pengeluaran untuk subsidi energi. Tahun ini nilainya mencapai Rp 350 triliun yang sebagian besar untuk subsidi BBM.

Subsidi ini telah menggerogoti APBN yang tahun ini jumlahnya Rp 1.877 triliun. Padahal, berdasarkan data Susenas tahun 2012 terlihat bahwa 51 persen pengguna BBM bersubsidi adalah mereka yang tergolong 20 persen pendapatan tertinggi. Hanya 6,4 persen dari penduduk yang masuk kelompok penghasilan 20 persen terendah yang mengonsumsi BBM bersubsidi.

Kondisi pelabuhan dan bandara juga masih sangat buruk sehingga memunculkan masalah konektivitas antarpulau. Buruknya kondisi infrastruktur ini menyebabkan Indonesia kehilangan sekitar satu persen pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya (Bank Dunia, 2014).

Meskipun ada banyak tantangan, tapi Indonesia memiliki tiga faktor utama yang mempunyai peranan penting dalam proses pembangunan lima tahun ke depan. Pertama, struktur demografi Indonesia yang didominasi oleh penduduk muda bisa menjadi potensi utama meningkatkan kegiatan perekonomian.

Dengan memberikan tingkat pelatihan dan pendidikan yang cukup serta tersedianya lapangan kerja memadai, penduduk muda Indonesia mampu menggenjot perekonomian. Kedua, tingginya tren urbanisasi mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara cepat karena mengindikasikan banyaknya kesempatan kerja di perkotaan. Ketiga, tumbuhnya kelas menengah. Pemilu kemarin menunjukkan peran kelas menengah semakin besar dan diharapkan bisa membantu pembangunan ekonomi.

Ada tiga hal yang bisa dilakukan pemerintahan baru menghadapi hal ini. Pertama, melakukan proses reformasi secara masif dengan merealokasi pos-pos pengeluaran yang dianggap tidak memberikan manfaat bagi perekonomian dan efisiensi penggunaan anggaran. Subsidi BBM harus dihapus secara berkala untuk mengurangi beban pemerintah. Upaya meningkatkan pendapatan dari pajak harus mulai dipikirkan oleh pemerintahan baru.

Kedua adalah perbaikan infrastruktur dan kualitas sumber daya akan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi. Mempercepat proses pembebasan lahan serta meningkatkan peran swasta dalam pendanaan pembangunan infrastruktur akan mampu mengurangi beban pemerintah dari segi pendanaan. Pembuatan tempat-tempat pelatihan bagi para angkatan kerja yang baru lulus sekolah menjadi sangat penting. Peningkatan kualitas pendidikan dasar dan prasekolah akan meningkatkan kualitas tenaga kerja itu sendiri.

Terakhir, pemerintah bisa mulai membuat daerah-daerah industri secara merata dan tidak hanya terpusat di Jawa. Pembangunan industri memang harus dibarengi pembangunan infrastruktur secara baik. Adanya industri mampu berdampak positif (positive spillover) bagi daerah sekitar. Industri yang berkembang juga bisa memperbaiki struktur perdagangan kita dengan baik, khususnya perdagangan untuk industri manufaktur. 

Kita berharap pemerintahan baru bisa langsung tancap gas dan tidak mengulangi kesalahan pendahulunya. 

Thursday, January 16, 2014

Menyoal Masalah Transportasi

Terbit di harian Sinar Harapan, Kamis 16 Januari, 2014
Bisa dibuka di sini

Akhir-akhir ini kita semakin disuguhi realita yang tidak bisa dielakkan lagi, kemacetan yang merajalela. Namun, kemacetan sekarang tidak hanya menjadi monopoli Jakarta. Hampir semua daerah di Indonesia mengalami masalah yang serupa. Sekarang sulit sekali melihat jalanan yang kosong.
 
Kalaupun ada, itu pun di daerah pelosok yang memiliki jumlah kendaraan bermotor yang tidak terlalu banyak. Keberadaan mobil dan motor pada beberapa tahun belakang sangatlah mengkhawatirkan. Jumlah kendaraan meningkat secara signifikan, tetapi tidak diiringi penyediaan jalan yang memadai.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kendaraan bermotor pada 2011 meningkat 11,3 persen dibandingkan 2010 atau meningkat 8,6 juta unit menjadi 85,6 juta unit. Sekitar 80 persen dari jumlah tersebut didominasi motor.
Di sisi yang lain, pada tahun yang sama, panjang jalan di Indonesia tidak mengalami penambahan yang terlalu besar. Penambahan panjang jalan di Indonesia dari tahun 2010-2011 hanya mencapai 2,1 persen.
Jika kita ambil rentang waktu yang lebih lama, sejak 1987-2011 jumlah kendaraan bermotor meningkat sebesar 972 persen, sedangkan dalam kurun waktu yang sama, panjang jalan hanya bertambah sebesar 131 persen.
Pada kurun waktu tersebut jumlah kendaraan bermotor di Indonesia meningkat delapan kali lebih besar ketimbang penambahan panjang jalan. Kita kalah jauh dengan Vietnam yang telah mulai membuat jalan secara besar-besaran, apalagi dengan China dan beberapa negara Asia Tenggara lainnya.
Di sisi yang lain, masalah kemacetan juga diperburuk dengan kondisi transportasi publik yang belum begitu baik.
Pengelolaan transportasi umum sepertinya belum dilakukan dengan sungguh-sungguh. Bus-bus umum yang tersedia sudah sangat tua dan sering kali lebih lama waktu ngetemnya ketimbang waktu untuk jalan. Kondisinya pun sama menyedihkan, bangku yang tidak nyaman dan jumlah asap begitu banyak.
Penumpang harus menunggu lama untuk jalan hanya agar jumlah penumpang memenuhi seluruh tempat duduk. Untuk armada transportasi lainnya, seperti bus dan kereta bisa dibilang tidak lebih baik kondisinya. Jadwal bus atau kereta juga sering tidak jelas dan tidak tepat waktu. Entah karena jumlahnya yang tidak cukup atau karena faktor lainnya.
Ketika pilihan untuk menggunakan transportasi umum ternyata tidak lebih baik dibandingkan menggunakan kendaraan pribadi, akhirnya masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dan mengeluarkan uang sedikit lebih banyak.
Padahal, seperti yang pernah diutarakan Wali Kota Bogota, Enrique Penalosa, “A developed country is no a place where the poor have cars, it’s where the rich use public transportation.”
Semakin maju suatu negara, masyarakat akan memilih menggunakan transportasi publik ketimbang kendaraan pribadi. Sayangnya, di Indonesia cara berpikir seperti ini masih sangat langka. Pemerintah lebih mengutamakan pengurangan pajak untuk mobil murah low cost green car (LCGC) ketimbang untuk TransJakarta.
Perbaiki dari Sekarang
Jika dibiarkan terus-menerus, dikhawatirkan akan berdampak buruk bagi prospek perekonomian Indonesia. Transportasi publik dan infrastruktur merupakan salah satu faktor yang mampu mempercepat perpindahan barang dan jasa serta berimbas pada percepatan perputaran roda ekonomi.
Ketika biaya angkut barang menjadi lebih tinggi karena waktu tempuh semakin lama, harga barang menjadi tidak kompetitif lagi dan sama-sama merugikan, baik dari pihak produsen maupun konsumen.
Hal seperti ini tidak bisa dibiarkan secara terus-menerus karena akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Untuk menghindari kemungkinan ini, ada beberapa hal yang bisa dilakukan pemerintah.
Pertama, yang harus dilakukan adalah memperbaiki masalah infrastruktur dan jalan. Masalah penyediaan infrastruktur dan jalan yang memadai merupakan suatu hal yang harus segera dilakukan. Jangan sampai tiap tahun tugas pemerintah hanya memperbaiki jalanan yang rusak, bukan menambahkannya.
Kedua, pemerintah harus segera memperbaiki masalah transportasi publik. Untuk poin ini, kita tidak bisa hanya berharap kepada pemerintah, kehadiran pihak swasta sangat dibutuhkan untuk saat ini. Sulit bagi masyarakat untuk menggunakan transportasi publik, jika kondisi dan layanan yang diberikan sangat memprihatinkan.
Ketiga, secara perlahan menaikkan harga BBM bersubsidi serta tarif parkir. Kebijakan ini tidak bisa dilakukan secara langsung, tetapi harus bertahap. Ini agar masyarakat tidak merasakan efek langsung dari kebijakan ini.
Terakhir, sudah seharusnya pemerintah menambah panjang dan lebar trotoar. Saat ini, di Jakarta misalnya, sulit untuk menjadi pejalan kaki karena trotoar sudah penuh oleh dagangan kaki lima dan kadang kala oleh motor. Masyarakat menjadi terdisinsentif untuk berjalan kaki sehingga memilih menggunakan kendaraan umum.
Langkah-langkah ini harus segera dilakukan dan diperlukan koordinasi secara menyeluruh dari pihak pusat dan daerah, pihak swasta, serta masyarakat. Masalah transportasi tidak bisa kita mungkiri akan menjadi problem di seluruh daerah di Indonesia. Kita tentunya tidak ingin ketika kita melangkahkan kaki ke luar rumah, jalanan di depan rumah telah macet karena telah dipenuhi kendaraan bermotor.
*Penulis adalah Peneliti di LPEM Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI).

Monday, July 1, 2013

BBM, BLSM dan Pemilu

Terbit di harian Sinar Harapan, Senin 1 Juli 2013. 
Bisa dibuka di sini

Rapat paripurna DPR hari senin (17/6) menyetujui Rancangan Undang-Undang Anggaran pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2013 untuk disahkan menjadi undang-undang.
Pengesahan RAPBN-P tahun 2013 ini bermakna sangat penting bagi kestabilan fiskal negara.
Subsidi BBM tahun 2012 mencapai Rp 211,9 triliun atau 61,17 dari anggaran subsidi pemerintah. Subsidi ini sebagian besar dinikmati oleh para pengendara motor yang pada dasarnya bisa dikelompokkan ke dalam kelompok mampu. Pemerintah diperkirakan menaikkan harga premium dari Rp 4.500 per liter menjadi Rp 6.5000 per liter dan solar dari Rp 4.500 per liter menjadi Rp 5.500 per liter.
Kenaikan harga BBM bersubsidi akan diikuti dengan pemberian kompensasi kepada masyarakat dalam bentuk bantuan tunai. Program yang bernama Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dialokasikan untuk 15,5 juta rumah tangga sasaran dengan total biaya sebesar Rp 9,3 triliun.
Program lain yang menjadi cakupan program pada RAPBN 2013 adalah Pembangunan Infrastruktur Dasar, Program Keluarga Harapan, Program Bantuan Siswa Miskin dan Program Beras untuk Rakyat Miskin.
Isu BBM dan program kompensasi belakangan ini telah masuk ke dalam ranah politik, apalagi menjelang pemilu 2014. Tidak hanya menolak kebijakan menaikkan harga BBM, partai oposisi dan beberapa partai koalisi ikut menolak pemberian bantuan langsung karena dianggap sebagai alat pemerintah untuk mendongkrak suara mereka di pemilu 2014 nanti. Tetapi benarkah BLSM meningkatkan probabilitas incumbent untuk terpilih kembali pada pemilu selanjutnya?
Kisah Sukses CCT
Program bantuan langsung menjadi kebijakan yang sangat populer dalam 15 tahun terakhir, khususnya di banyak negara berkembang. Kebijakan dalam bentuk bantuan bersyarat (Conditional Cash Transfers/CCT) dan tanpa syarat (Unconditional Cash Transfers) merupakan sebuah inisiasi dari pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan dan memutus mata rantai kemiskinan di masyarakat.
Program-program seperti Bolsa Familia di Brasil, Oportunidades di Meksiko, Familias en Accion di Kolombia, Program Keluarga Harapan (PKH) di Indonesia dan beberapa program bantuan langsung lainnya terbukti mampu mengurangi angka kemiskinan serta memperbaiki standar hidup masyarakat yang menerimanya.
Litschig dan Morrison (2013) menunjukkan bahwa program CCT yang dilakukan di Brasil mampu meningkatkan angka baca tulis sebesar 4% dan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar4%. Soares et al (2007) juga meneliti dampak kebijakan CCT di tiga negara, Brasil, Meksiko dan Cile. Hasilnya adalah CCT mampu mengurangi kesenjangan yang terjadi pada ketiga negara tersebut. Angka Gini Index diketiga negara tersebut terus mengalami penurunan semanjak program kompensasi ini dijalankan oleh pemerintah.
Dari beberapa kajian juga bisa ditarik kesimpulan bahwa program kompensasi yang dilakukan oleh pemerintah merupakan salah satu kebijakan yang tergolong berhasil dalam mengatasi masalah kemiskinan dan meningkatkan standar hidup masyarakat miskin. Di Zambia dan Namibia, cash transfer mampu meningkatakan permintaan dan membangun pengembangan pasar lokal.
Bagaimana dengan Indonesia? Kajian yang dilakukan oleh Rosfadhila et al (2013) terkait program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dilakukan oleh pemerintah tahun 2008 dan 2005 menunjukkan bahwa BLT merupakan kebijakan yang sangat relevan dalam mengurangi dampak langsung yang dialami oleh masyarakat miskin ketika harga BBM dinaikkan.
Meskipun terdapat banyak kekurangan, khususnya terkait penyaluran, akan tetapi BLT ternyata tidak terbukti membuat masyarakat miskin menjadi malas dan hanya berpangku tangan terhadap kebijakan pemerintah.
CCT dan Pemilu
Lalu apakah benar kebijakan bantuan langsung, baik CCT maupun UCT meningkatkan suara incumbent pada pemilu selanjutnya? Akhir-akhir ini banyak kajian yang mencoba melihat kaitan antara hubungan CCT dengan pemilu. Studi Baez et al (2012) menunjukkan, ada kecenderungan peningkatan partisipasi pemilih dalam pemilu setelah dilakukannya kebijakan CCT.
Dampaknya terhadap peningkatan perolehan suara bagi incumbent adalah sebesar 2% dibandingkan pemilu sebelumnya. Namun kesimpulan yang mereka berikan adalah peningkatan tersebut hanya terjadi pada daerah yang memiliki keterkaitan ideologi.
Berdasarkan hitungan yang penulis lakukan, dari 28 negara yang mengimplementasikan kebijakan CCT, tidak terlihat hubungan yang signifikan antara pelaksanaan kebijakan bantuan langsung dengan meningkatnya probabilita terpilihnya incumbent.
Hubungan antara bantuang langsung dengan terpilihnya kembali partai penguasa atau incumbent terjadi pada negara yang memiliki tingkat demokrasi dan korupsi yang sangat buruk, khususnya di negara-negara seperti Yaman, Nigeria, Kenya dan Burkina Faso.
Untuk level Indonesia sendiri, dampak dari pemberian BLT dengan peningkatan suara legislatif DPR RI tidak signifikan. Sehingga kecemasan masyarakat banyak, khususnya parta politik terhadap kemungkinan digunakannya BLSM sebagai alat pemerintah untuk meningkatkan perolehan suara pada pemilu mendatang bisa disangsikan terlebih dahulu.
Apa yang Harus Dilakukan?
Mengingat pemerintah kenaikan harga BBM serta memberikan kompensasi kepada masyarakat miskin, maka ada baiknya masyarkat melakukan beberapa hal. Pertama, semua elemen masyarakat punya kewajiban untuk mengawasi penggunaan anggaran negara. Pengurangan subsidi BBM yang direncanakan untuk meningkatkan belanja infrastruktur harus terus diawasi dan memastikan pemerintah benar-benar melaksanakannya dengan baik.
Kedua, pemerintah sejatinya memulai untuk mengembangkan energi alternatif. Mengingat dalam beberapa tahun mendatang Indonesia akan menghadapi kesulitan khususnya terkait ketahanan energi. Ketiga, memastikan penyaluran bantuan langsung benar-benar tepat sasaran dan memberikan edukasi kepada masyarkat untuk menggunakan bantuan tersebut secara baik.
Ketakutan parpol dan mahasiswa terhadap penyelewengan dana kompensasi dan kaitannya terhadap pemilu harus dikesampingkan. Sekarang yang harus dilakukan adalah awasi kebijakan anggaran pemerintah dan pastikan masyarakat miskin memperoleh kompensasi, seperti yang dijanjikan oleh pemerintah.
*Penulis adalah Mahasiswa Master bidang Ekonomi di The University of York, Inggris. Penerima Beasiswa Unggulan DIKTI 2012.

Wednesday, December 5, 2012

Pro Kontra Upah Minimum

Terbit di harian Sinar Harapan, Rabu 5 Desember 2012.
Bisa dibuka di sini

Gubernur DKI Jakarta akhirnya menaikkan upah minimum provinsi (UMP) menjadi Rp 2,2 juta. Kebijakan ini tentunya menimbulkan pro kontra dari berbagai pihak.
Pihak yang merasa diuntungkan tentunya para pekerja dan serikat buruh yang terus menuntut kenaikan upah. Di sisi lain, para pengusaha menilai kebijakan ini sangat memberatkan mereka karena biaya (cost) yang harus mereka keluarkan untuk gaji pegawai menjadi lebih besar.
Para akademikus ikut terbelah dalam menilai kebijakan ini, ada yang setuju, namun lebih banyak yang menyuarakan kritikan terhadap kebijakan ini. Pihak yang setuju dengan kenaikan upah minimum menganggap bahwa dengan dilakukannya kebijakan ini akan berdampak pada peningkatan standar hidup kelompok masyarakat miskin, serta meningkatkan standar hidup secara keseluruhan.
Di sisi lain, kenaikan upah diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pekerja dan juga menuntut mereka mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kemampuan. Kelompok yang kontra dengan kebijakan ini juga memiliki alasan logis.
Dengan adanya kebijakan menaikkan upah minimum, pihak yang akan sangat dirugikan adalah usaha kecil yang tidak mampu membayar pekerjanya lebih tinggi. Kenaikan upah juga diperkirakan akan meningkatkan harga sebagai imbas dari naiknya upah dan biaya produksi produsen.
Isu upah minimum telah menjadi perdebatan secara global. Sejak diperkenalkan pertama kali pada 1894 di Selandia Baru, pro kontra tentang perlunya menaikkan upah minimum terus bergejolak.
Terakhir majalah The Economist edisi 24 November 2012 memuat satu artikel mengenai kebijakan ini. Menariknya, dalam artikel tersebut diangkat beberapa temuan yang menunjukkan bahwa ternyata pelaksanaan kebijakan upah minimum secara moderat bisa memberikan manfaat.
Salah satu penelitian yang menemukan manfaat dari kebijakan upah minimum adalah studi yang dilakukan David Card dan Alan Krueger (1994). Mereka mencoba melihat dampak kenaikan upah minimum terhadap restoran fast food di New Jersey dan Pennsylvania, Amerika Serikat.
Hasilnya adalah setelah dilakukannya kebijakan kenaikan upah minimum, ternyata terjadi kenaikan jumlah pekerja, berbeda dengan teori ekonomi yang menyatakan sebaliknya.
Temuan ini dikritik berbagai pihak, salah satunya peraih Nobel Ekonomi tahun 1992, Gary Becker.Studi terbaru yang dilakukan Newmarket al (2012) juga senada dengan Becker.
Dalam kajian ini, mereka menemukan bahwa ternyata kenaikan terhadap upah minimum memberikan dampak yang sangat buruk bagi tingkat pengangguran. Temuan ini membantah studi yang dilakukan Card dan Krueger sebelumnya.
Kerangka Ekonomi
Dari sisi ekonomi, temuan Card dan Krueger sangat berbeda dengan teori ekonomi yang selama ini terjadi. Kenaikan upah minimum menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah pekerja (supply of labour). Kondisi ini karena naiknya upah minimum menjadi insentif bagi para pekerja untuk masuk kedalam pasar tenaga kerja (labour market).
Di sisi lain, kenaikan upah menyebabkan perusahaan mengalami kenaikan biaya yang harus mereka keluarkan. Akibatnya, perusahaan harus mengurangi jumlah pekerja (demand for labour) yang akan dipekerjakan untuk menghindari kemungkinan rugi akibat biaya yang semakin membengkak.
Karena jumlah pekerja yang tersedia lebih besar daripada kemampuan perusahaan untuk mempekerjakan pegawai, timbullah kelebihan jumlah pekerja (excess supply of labour) dan mereka ini yang masuk ke dalam kelompok pengangguran (unemployment). Inilah yang melandasi kenapa banyak akademikus menentang kebijakan kenaikan upah.
Tidak hanya itu, dari sisi pekerjanya sendiri, kebijakan kenaikan upah minimum tentunya akan sangat merugikan pekerja yang memiliki kualifikasi yang sangat rendah (unskilled labour) karena perusahaan hanya akan menerima pekerja dengan kualifikasi yang tinggi (skilled labour) sesuai dengan biaya yang mereka keluarkan. Realitas inilah yang menjadi ketakutan banyak pihak sebagai imbas dari kenaikan upah minimum di DKI Jakarta.
Keputusan yang dibuat gubernur tidak hanya meningkatkan kemungkinan bertambahnya tingkat pengangguran, tapi di sisi lain kebijakan ini akan menjadi pintu masuk bagi masyarakat di daerah untuk mencoba peruntungan datang ke Jakarta dan tentunya menambah jumlah penduduk Ibu Kota yang harus diurus oleh pemerintah.
Belajar dari Inggris
Kebijakan upah minimum yang dilakukan Inggris bisa menjadi contoh yang baik jika ingin tetap melakukan kebijakan upah minimum. Kebijakan yang diterapkan melakukan pendekatan yang berbeda, baik bagi pekerja senior maupun pekerja usia muda. Pemuda mendapatkan upah minimum yang lebih rendah dibandingkan yang diperoleh pekerja senior.
Perbedaan ini akan berubah tiap tahun sehingga pada akhirnya para pekerja usia muda memiliki upah minimum yang sama dengan pekerja senior. Pada saat ini, dampak dari kebijakan upah minimum terhadap pengangguran tidak terlalu besar atau tidak ada.
Dampak yang paling mencolok dari kebijakan ini adalah penyebaran upah. Kebijakan ini sepertinya mampu meningkatkan pendapatan secara menyeluruh dan mengurangi kesenjangan pendapatan. Kesenjangan upah di Inggris telah menurun drastis semenjak 1990-an.
Pihak yang paling diuntungkan dari kebijakan ini adalah perempuan yang pendapatannya tidak terlalu jauh jika dibandingkan dengan pekerja laki-laki. Pihak lain yang diuntungkan melalui kebijakan ini adalah para pekerja yang selama ini memperoleh pendapatan sangat rendah.
Sekarang tugas pembuat kebijakan adalah memastikan kebijakan ini tidak menimbulkan efek negatif bagi pasar tenaga kerja. Ini menjadi sangat penting mengingat saat ini pasar tenaga kerja kita sangatlah besar dengan jumlah pemuda yang semakin besar dan harus bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin.
*Penulis adalah Mahasiswa Master bidang Ekonomi di University of York, Inggris, peraih beasiswaunggulan Dikti 2012.



Saturday, November 24, 2012

Pendapatan dan Kesejahteraan

Terbit di Harian Sinar Harapan, Kamis 22 November 2012.
Bisa dibuka disini.

Aravind Adiga, pemenang Man Booker Prize pada tahun 2008 melalui novel pertamanya, White Tiger, memberikan gambaran yang sangat brilian dan detail mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat di daerah urban India.
Dalam novel tersebut diceritakan kondisi masyarakat kaya India yang mampu memperoleh fasilitas dan layanan hidup yang lebih baik dibandingkan masyarakat miskin. Digambarkan bahwa kelompok masyarakat yang berpendapatan lebih besar tentunya lebih sejahtera dibandingkan kelompok masyarakat miskin.
Kajian tentang pendapatan dan kesejahteraan selalu menjadi topik yang sangat menarik untuk dibahas. Kondisi dan karakteristik tiap negara yang sangat beragam menjadi pintu masuk bagi perkembangan bidang studi ini.
Saat ini terdapat perbedaan yang begitu besar antara pendapatan per kapita (income per capita) serta output pekerja (output per worker) di berbagai negara. Negara yang termasuk ke dalam kelompok negara kaya, memiliki pendapatan 30 kali lipat lebih tinggi dibandingkan negara yang berada pada kelompok miskin.
Dalam studi yang dilakukan oleh Heston et al (2002), pada 2000, produk domestik bruto (PDB) atau pendapatan per kapita di Amerika Serikat mencapai lebih dari US$ 34.000. Di beberapa negara, PDB per kapita mereka sangat jauh bila dibandingkan dengan AS.
Sebagai contoh, Meksiko memiliki PDB per kapita sekitar US$ 8.000, China US$ 4.000 dan Nigeria US$ 1.000. Kondisi yang lebih memprihatinkan tentunya dialami negara Sub-Sahara Afrika, seperti Chad, Etiopia, dan Mali.
Jika kita menoleh ke belakang, semenjak 1960, atau 15 tahun setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, hampir sebagian besar negara secara rata-rata memiliki pendapatan per kapita US$ 1.500 (dalam nilai dolar AS tahun 2000).
Semenjak 1980-2000, rata-rata pendapatan per kapita di seluruh dunia meningkat menjadi US$ 3.000 atau dua kali lipat dibandingkan 1960. Namun, peningkatan ini lebih disebabkan adanya beberapa negara yang memiliki pendapatan per kapita antara US$ 20.000-30.000.
Telah terjadi ketimpangan pendapatan per kapita dalam beberapa puluh tahun terakhir antarnegara. Ada negara yang mampu menggenjot perekonomiannya dengan baik sehingga mampu meningkatkan rata-rata pendapatan, namun di sisi yang lain negara-negara miskin sepertinya tidak beranjak ke mana-mana. Hal ini disebut sebagai stratification phenomenon.
Pertanyaan yang kemudian muncul adalah kenapa ada negara yang bisa bertransformasi menjadi negara dengan pendapatan tinggi, sedangkan yang lain tidak mampu pindah? Menurut Acemoglu (2008), ada dua faktor yang memungkinkan hal ini terjadi.
Pertama, kebijakan nasional (national policy) yang dibuat oleh pemerintah. Kedua, faktor institusi. Dua hal inilah yang menjelaskan kenapa Korea Utara dan Korea Selatan yang pada awal 1950-an berada pada tingkat perekonomian yang relatif sama, namun setelah terpisah menjadi dua negara dengan kebijakan serta institusi yang berbeda, Korea Selatan mampu meninggalkan saudara mereka, baik secara ekonomi maupun dari segi kesejahteraan masyarakatnya.
Pendapatan dan Standar Hidup
Perlukah kita melihat masalah perbedaan pendapatan antarnegara sebagai suatu hal yang harus dikaji secara serius? Jawabannya adalah perlu karena pendapatan yang tinggi merefleksikan standar hidup yang lebih baik.
Pertumbuhan ekonomi dilihat dampaknya dari beberapa aspek, seperti lingkungan, memang kadangkala memberikan efek negatif karena mampu meningkatkan kadar polusi. Di sisi yang lain, politik misalnya, dengan semakin sejahteranya suatu negara maka masyarakatnya juga akan semakin menuntut pemerintah untuk terus melayani rakyatnya dengan maksimal.
Namun, di balik itu semua, ketika kita membandingkan negara kaya dan miskin, maka terdapat perbedaan yang begitu besar antara kualitas, standar hidup, dan kesehatan antarnegara.
Kajian yang dilakukan Acemoglu dalam bukunya, Introduction to Modern Economic Growth, tahun 2008 menunjukkan bahwa pendapatan per kapita sangat berkaitan erat dengan kualitas hidup masyarakat di suatu negara. Negara yang memiliki pendapatan 30 kali lebih banyak dibandingkan negara lainnya tentunya juga mempunyai kemampuan konsumsi 30 kali lebih besar.
Hal senada terjadi jika melihat angka harapan hidup. Negara-negara kaya memiliki angka harapan hidup rata-rata 80 tahun, sedangkan negara miskin seperti negara Sub-Sahara Afrika hanya mampu bertahan hingga umur 40 dan 50 tahun. Realitas ini menunjukkan bahwa kesejahteraan memberikan dampak yang sangat berbeda dan signifikan bagi masing-masing kelompok.
Namun, tidak semua negara memiliki hubungan yang positif antara pendapatan dengan kesejahteraan dan kualitas hidup. Afrika Selatan pada zaman apartheid merupakan contoh yang sering digunakan kenapa pertumbuhan ekonomi ternyata tidak selalu memberikan jaminan terhadap kualitas hidup.
Semenjak awal abad ke-20, hingga tumbangnya rezim apartheid, PDB per kapita tumbuh dengan sangat pesat, namun upah riil (real wage) penduduk Afsel yang berkulit hitam yang merupakan penduduk mayoritas malah turun secara signifikan pada periode ini.
Tentu saja kita tidak serta-merta bilang bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memberikan manfaat begitu besar bagi Afrika Selatan, karena jika dibandingkan dengan negara Sub-Sahara Afrika lainnya, Afsel merupakan salah satu negara terkaya.
Kondisi yang sama terjadi pada masa-masa awal revolusi industri di Inggris, di mana pada saat tersebut proses pertumbuhan ekonomi modern baru saja dimulai. Standar hidup penduduk Inggris pada saat itu terus mengalami penurunan atau jika tidak ingin disebut memburuk, kondisi mereka tidak berubah.
Pada akhirnya peningkatan perekonomian dan pertumbuhan pendapatan suatu negara menjadi sebuah keharusan. Karena dengan semakin membaiknya perekonomian dan pendapatan, kondisi hidup masyarakat akan terus membaik.
Sesuai dengan gambaran Adiga dalam bukunya di mana sosok protagonis, Balram Halwai yang pada awalnya sangat miskin, namun pada akhirnya bisa menikmati fasilitas yang tak pernah ia rasakan sebelumnya karena mampu membangun bisnisnya hingga berkembang dengan sangat baik. Begitu pula dengan perekonomian.
*Penulis adalah Mahasiswa Master bidang Ekonomi di University of York, Inggris. Peraih Beasiswa Unggulan Dikti 2012.